Jakarta-IH: Pemerintah dapat meniru lembaga Housing and Development Board (HDB) yang dibentuk di Singapura kalau ingin mengatasi kebutuhan rumah bagi rakyat. Hal tersebut ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2014-2015, Andrinof A. Chaniago kepada Indonesiahousing.com, Rabu (10/8/2016)
HDB adalah badan pembangunan perumahan publik yang dibentuk Pemerintahan Singapura untuk membangun rumah murah terjangkau. Pada 2014, sekitar 80% penduduk Singapura hidup dari perumahan yang dibangun HDB. Badan ini berada langsung di bawah Kementerian Pembangunan Nasional Singapura.
Meski di Indonesia sejak awal sudah ada Perum Perumnas yang dikonsepkan seperti halnya HDB, namun di mata tokoh kelahiran Padang tersebut, saat ini perusahaan properti plat merah itu sudah jauh melenceng dari khittah pendirinya tersebut.
Pendapat Andrinof, Perumnas sejak 15 tahun lalu sudah bermetamorfosis menjadi perusahaan properti yang mengukur kinerja dengan keuntungan (profit). Saat ini, ungkap dia, Perumnas sudah meninggalkan tanggungjawab sebagai pengembang milik negara yang membangun rumah untuk rakyat.
Salah satunya dengan melakukan kerjasama pengembangan lahan milik negara dengan swasta seperti di Pulogebang, Jakarta Timur.
“Perumnas sekarang berjalan di rel yang salah, karena semakin menjauh dari tujuan pembentukannya untuk membangun rakyat. Bagi saya, pembentukan holding perumahan ini justru mengukuhkan ‘ganti kelamin’ Perumnas menjadi layaknya pengembang swasta,” tegas Andrinof.
Perumnas sebaiknya tetap fokus mengembangkan aset untuk proyek komersial di segmen menengah.
Kendala Lahan
Diakui kendala utama dalam penyediaan rumah rakyat di Indonesia adalah soal lahan. Pemerintah saat ini kalah cepat dengan pengembang properti dalam penguasaan lahan, sehingga harga lahan terus meningkat. Padahal sistem pengusahaan tanah seharusnya dikuasai negara sehingga harga tanah dapat dikontrol.
Ketika menjabat Menteri Bappenas, menurut Andrinof, dirinya pernah mengusulkan alokasi anggaran agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeli banyak lahan untuk kepentingan infrastruktur termasuk perumahan rakyat. Namun belakangan usulan tersebut belum juga terealisasi
“Tanah itu juga ikut dibisniskan, sehingga begitu ada rencana pembangunan termasuk hunian murah harganya langsung naik. Itu yang membuat harga rumah makin tidak terjangkau. Seharusnya tidak terjadio kalau sejak awal sudah dimiliki pemerintah,” papar dia.
