Pengembang Berharap Produk BP Tapera Jadi Solusi Bagi MBR

Jakarta,IH—Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat membuat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bisa segera beroperasi. Dilain pihak, kalangan pengembang berharap kehadiran Tapera menjadi solusi pembiayaan perumahan rakyat guna mengurangi backlog perumahan.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (AJ), Andre Bangsawan mengatakan Terbitnya PP soalTapera merupakan angin segar bagi iklim perumahan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Sebagai  pelaku usaha ia meminta produk pembiayaan Tapera bisa diterima masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan BP Tapera juga bisa bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan negara.

“Yang terpenting itu Tapera mampu menjadi  lembaga yang kredible. Karena dana yang dihimpun dari masyarakat akan sangat besar. Kemudian mampu mengelola dan menempatkan dana yang dihimpun pada portfolio investasi yang aman sehingga bermanfaat dan menguntungkan bagi peserta,” ujarmya kepada Indonesia Housing, Jumat,5/6.

Andre berharap dengan beroperasinya BP Tapera bisa menjadi solusi dalam pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah bagi pesertanya dengan bunga murah dan cicilan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Harapan lainnya adalah bahwa nantinya BP Tapera bisa mewujudkan kepemilikan rumah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap,” imbuh Andre.

Adapun, bagi industri properti, kehadiran BP Tapera juga bisa memberi dampak positif dengan meningkatnya pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian Indonesia karena multiplayer effect-nya yang besar ke industri turunannya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja, berharap kehadiran BP Tapera mampu menjadi solusi pembiayaan perumahan terjangkau khususnya hunian subsidi.

“BP Tapera ke depan bisa berkolaborasi dengan pengembang dan perbankan  untuk melihat kondisi dan realitas perumahan rakyat. Kita juga bisa bersama-sama keroyokan menyelesaikan persoalan backlog kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.